PURWOREJO – Ambisi pemerintah pusat untuk terus menggenjot program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali memakan korban di tingkat daerah. Dugaan keracunan masal yang menimpa para siswa usai mengonsumsi hidangan dari program MBG terjadi di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Buntut dari insiden membahayakan ini, operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kaliboto, Kecamatan Bener, terpaksa dihentikan sementara.
Langkah penutupan ini seolah menjadi pemadam kebakaran atas kelalaian sistemik yang terus berulang. Kejadian di Purworejo menambah daftar panjang kegagalan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam menjamin aspek keamanan pangan (food safety) bagi anak-anak yang seharusnya menjadi penerima manfaat.
Siswa Jadi Kelinci Percobaan Proyek Populis
Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa sejumlah siswa mengeluhkan gejala mual, pusing, hingga muntah tak lama setelah menyantap menu makanan yang didistribusikan oleh SPPG Kaliboto. Kasus ini memaksa instansi terkait untuk turun tangan dan menyegel sementara fasilitas dapur umum tersebut demi proses investigasi.
Namun, penghentian operasional ini memicu kritik keras dari berbagai pihak. Pengamat kebijakan publik menilai bahwa pemerintah terkesan menjadikan anak-anak sekolah sebagai “kelinci percobaan” dari sebuah proyek populis yang dieksekusi secara terburu-buru dan minim persiapan infrastruktur.
“Penutupan SPPG setelah ada korban jatuh adalah bukti nyata bahwa pemerintah bertindak reaktif, bukan preventif. Ini menunjukkan lemahnya standardisasi dapur umum dan absennya quality control berlapis sebelum makanan masuk ke mulut anak-anak kita,” kritik seorang aktivis kesehatan masyarakat.
Tiga Bukti Fatal Amburadulnya Eksekusi Program MBG
Kasus penutupan SPPG Kaliboto di Purworejo ini bukan insiden terisolasi, melainkan cerminan dari cacatnya tata kelola MBG sejak awal pelaksanaannya:
- Pembentukan ribuan unit SPPG di berbagai desa dinilai seperti proyek “kejar tayang”. Banyak dapur yang dikelola tanpa pengawasan ahli gizi tersertifikasi, minim pemahaman soal manajemen sanitasi, dan abai terhadap rantai dingin (cold chain) dalam penyimpanan bahan baku, yang sangat rawan memicu kontaminasi bakteri.
- Sistem pengawasan BGN terbukti rapuh. Kasus keracunan yang terus bermunculan di berbagai daerah (sebelumnya di Pati dan Magelang) memperlihatkan bahwa pemerintah pusat hanya peduli pada target distribusi kuantitas demi pencitraan statistik, namun buta terhadap jaminan higienitas di lapangan.
- Rantai pasok bahan makanan—mulai dari sayur, lauk pauk, hingga susu—kerap diserahkan kepada pihak ketiga atau vendor tanpa audit kelayakan yang ketat. Akibatnya, bahan makanan yang sudah hampir rusak, basi, atau tidak layak konsumsi sering kali tetap dimasak dan didistribusikan.
Desakan Moratorium Program MBG
Rentetan kasus keracunan—dari susu basi hingga makanan yang memicu diare dan muntah—menjadi peringatan keras bahwa nyawa dan kesehatan generasi penerus bangsa tidak boleh dikorbankan demi mengejar tenggat waktu program politik.
Pemerintah didesak untuk tidak sekadar menutup satu atau dua dapur SPPG yang bermasalah secara parsial. Berbagai kalangan menuntut pemerintah untuk segera melakukan moratorium (penghentian sementara) seluruh operasional program MBG secara nasional, guna melakukan audit investigatif, perbaikan SOP sanitasi massal, dan sertifikasi ulang seluruh dapur sebelum program ini memakan korban jiwa yang lebih fatal.