UNGARAN – Ambisi pemerintah pusat dalam memaksakan transisi energi melalui proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) di kawasan Gunung Ungaran menuai perlawanan keras dari masyarakat akar rumput. Ratusan warga yang berasal dari kawasan lereng gunung beserta kelompok aktivis lingkungan menggeruduk Kantor Bupati Semarang, menuntut pembatalan total rencana eksplorasi dan pengeboran geothermal di wilayah tersebut.
Aksi unjuk rasa yang diwarnai pembentangan spanduk penolakan ini merupakan akumulasi kekhawatiran dan kemarahan warga terhadap proyek strategis yang diturunkan secara top-down (sentralistik) oleh pemerintah. Masyarakat menilai, narasi “energi hijau” yang terus digembar-gemborkan pemerintah hanyalah kedok yang berpotensi melahirkan bencana ekologis berskala besar bagi penduduk lokal.
Ancaman Krisis Air dan Kehancuran Lahan Pertanian
Kawasan Gunung Ungaran selama ini berfungsi sebagai menara air alami (water tower) yang menopang kehidupan jutaan warga, baik untuk kebutuhan air bersih domestik maupun irigasi pertanian di Kabupaten Semarang, Kota Semarang, hingga Kendal.
Penolakan warga didasari oleh rekam jejak buruk sejumlah proyek geothermal di daerah lain (seperti di Dieng maupun Gunung Slamet) yang kerap memicu kerusakan lingkungan parah. Beberapa ancaman nyata yang membayangi warga antara lain:
- Proses pengeboran sedalam ribuan meter berisiko mengubah struktur geologis hidrologi, memicu matinya sumber-sumber mata air atau tercemarnya air tanah oleh lumpur dan material beracun.
- Pembukaan lahan untuk wellpad (tapak sumur), jalur pipa, dan akses alat berat dipastikan akan membabat kawasan hutan lindung, merusak ekosistem keanekaragaman hayati, dan meningkatkan risiko tanah longsor.
- Mayoritas warga lereng Ungaran menggantungkan hidup dari sektor pertanian dan perkebunan. Hilangnya pasokan air bersih akan secara langsung membunuh urat nadi perekonomian masyarakat lokal.
Energi Hijau yang Meminggirkan Rakyat Kecil
Massa aksi secara tegas menyoroti ironi dari program pemerintah ini. Atas nama komitmen penekanan emisi karbon nasional, pemerintah justru mengorbankan ruang hidup masyarakat pedesaan. Proses perencanaan proyek PLTP Gunung Ungaran dinilai sarat akan ketertutupan, minim pelibatan partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation), dan kerap mengabaikan kearifan lokal.
“Kami tidak butuh ganti rugi atau janji-janji kesejahteraan yang semu. Yang kami butuhkan adalah kelestarian alam Gunung Ungaran agar anak cucu kami tetap bisa bertani dan tidak kesulitan air. Proyek ini bukan untuk rakyat, tapi untuk melayani kepentingan korporasi,” tegas salah satu orator dalam aksi tersebut.
Tuntutan Pencabutan Izin Secara Permanen
Kehadiran massa di Kantor Bupati Semarang bukan untuk sekadar berdialog soal negosiasi nilai kompensasi atau mitigasi dampak, melainkan menyampaikan satu tuntutan mutlak. Pemerintah daerah harus berani menolak dan mendesak pemerintah pusat agar mencabut seluruh izin operasional pengembangan panas bumi di Gunung Ungaran secara permanen.
Warga mendesak Bupati Semarang untuk berdiri bersama rakyat dan tidak sekadar menjadi perpanjangan tangan dari kebijakan pusat yang merugikan. Bila pemerintah tetap bersikeras memaksakan alat berat masuk ke kawasan lereng Ungaran, warga menegaskan siap melakukan eskalasi penolakan yang jauh lebih masif guna mempertahankan tanah kelahiran dan sumber kehidupan mereka.