PATI – Implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang sebagai program unggulan pemerintah kembali memicu persoalan serius di lapangan. Terbaru, belasan murid SD Negeri Maitan 01, Kecamatan Tambakromo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, mengalami mual hingga muntah usai mengonsumsi minuman susu paket MBG.
Insiden ini memperpanjang daftar hitam kegagalan pengawasan mutu (quality control) dalam rantai distribusi makanan dan minuman program MBG kepada anak sekolah.
Susu Basi Berwarna Kuning Kendati Kedaluwarsa Masih Panjang
Plt Bupati Pati sekaligus Ketua Satgas MBG Kabupaten Pati, Risma Ardhi Chandra, membenarkan adanya 17 siswa yang mendadak sakit usai meminum susu bantuan tersebut. Meskipun tanggal kedaluwarsa yang tertera pada kemasan masih tergolong panjang hingga tahun 2027, kondisi fisik susu di lapangan justru sudah rusak, basi, dan berubah warna menjadi kekuningan.
“Laporannya ada sekitar 17 siswa, tapi alhamdulillah sudah bisa ditangani dan kembali ke rumah. Tidak ada yang rawat inap,” ujar Chandra saat ditemui wartawan di kawasan Alun-alun Pati, Jumat (18/9/2026).
Chandra menduga kasus tersebut disebabkan oleh kerusakan produksi atau kegagalan saat penyimpanan dan distribusi. Kendati demikian, Dinas Kesehatan Kabupaten Pati masih melakukan penyelidikan epidemiologi serta uji laboratorium untuk memastikan penyebab pasti kontaminasi tersebut.
Pola Berulang yang Mengancam Keselamatan Anak
Kejadian di Tambakromo ini bukanlah kasus tunggal. Sebelumnya, kasus keracunan masal akibat hidangan MBG juga sempat melanda wilayah Kecamatan Gembong, Pati, hingga Pemkab Pati menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) setelah ratusan siswa dari beberapa sekolah serta balita mual dan pingsan.
Berulangnya kasus ini memperlihatkan celah fatal dalam eksekusi program MBG di tingkat daerah:
- Meskipun produk susu yang dipasok memiliki masa simpan resmi hingga 2027, kerusakan fisik yang menyebabkan cairan susu berubah warna dan basi mengindikasikan kelalaian parah pada proses sterilisasi produksi, pengemasan, maupun rantai dingin (cold chain) selama distribusi ke sekolah-sekolah terpencil.
- Pemerintah daerah dan Satgas MBG dinilai cenderung bersikap pasif karena baru bergerak melakukan evaluasi atau investigasi laboratorium setelah jatuhnya korban di kalangan anak-anak sekolah.
- Program yang semula diniatkan untuk meningkatkan asupan gizi anak justru berisiko menjadi ancaman kesehatan masal jika pengawasan vendor pasokan makanan dan minuman dilakukan secara asal-asalan.
Desakan Evaluasi Total Program MBG
Rentetan kasus keracunan dan kerusakan pangan dalam program MBG memicu desakan keras dari berbagai pihak agar pemerintah pusat tidak sekadar mengejar pemenuhan target kuantitas pembagian makanan semata.
Pemerintah dituntut untuk menerapkan standar standar operasional prosedur (SOP) higienitas yang jauh lebih ketat, menindak tegas vendor penyedia pasokan yang lalai, serta menghentikan sementara distribusi bahan pangan berisiko tinggi seperti produk susu olahan sampai sistem pengawasan dan kelayakan konsumsi terjamin 100 persen.