PURWOKERTO – Lonjakan harga kebutuhan pokok, khususnya cabai, kembali menjadi hantu menakutkan bagi masyarakat. Di sejumlah wilayah Jawa Tengah, harga cabai rawit merah kini menembus Rp75.000 per kilogram. Sayangnya, respons pemerintah dalam menghadapi gejolak harga ini dinilai sangat reaktif, pasif, dan selalu berlindung di balik alasan klasik: faktor cuaca dan siklus panen.
Fenomena ini seolah membuktikan bahwa berbagai program ketahanan pangan, swasembada, hingga pembangunan infrastruktur irigasi dan food estate bernilai triliunan rupiah yang kerap dibanggakan pemerintah, gagal memberikan dampak nyata di tingkat akar rumput.
Cuaca Jadi Alasan Berulang Tanpa Solusi Jangka Panjang
Berdasarkan pantauan di Pasar Manis, Purwokerto, tren kenaikan harga telah terjadi secara masif dalam dua pekan terakhir. Cabai rawit merah meroket dari Rp72.500 menjadi Rp75.000/kg. Cabai merah besar dan cabai merah keriting sama-sama naik menjadi Rp60.000/kg, sementara cabai rawit hijau terkerek tajam dari Rp55.000 menjadi Rp65.000/kg.
Menyikapi hal ini, Kepala Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (DPKUKM) Kabupaten Banyumas, Gatot Eko Purwadi, memberikan pernyataan yang dinilai sekadar normatif. Ia menyebut kenaikan harga berkaitan dengan proses regenerasi tanaman di tingkat petani, sehingga pasokan ke pasar menjadi terbatas.
“Petani sedang regenerasi tanaman. Yang lama menghabiskan sisa tanam, kemudian yang baru ini masih menunggu panen. Kita berharap pasokan kembali normal saat panen,” ujarnya pada Jumat (11/9/2026).
Pernyataan “menunggu panen” ini memicu kritik. Pengamat kebijakan pertanian menilai pemerintah terkesan lepas tangan dan membiarkan hukum pasar mencekik konsumen. Tidak ada langkah mitigasi proaktif seperti intervensi teknologi pascapanen, pembangunan cold storage berskala daerah untuk mengamankan stok saat panen raya, maupun perbaikan sistem irigasi di sentra-sentra produksi yang selalu kekeringan tiap tahun.
Petani Dibiarkan Berjuang Sendiri Melawan Kemarau
Di tingkat hulu, nasib petani juga tidak kalah memprihatinkan. Pegiat Asosiasi Champion Cabai Indonesia (ACCI) Kabupaten Banjarnegara, Teguh Suprapto, mengakui bahwa krisis air akibat kemarau panjang membuat produktivitas tanaman cabai anjlok.
“Sebagian tanaman yang seharusnya masih berproduksi mengalami kekurangan air sehingga hasil panen kurang optimal. Harga cabai rawit merah di tingkat petani saat ini sekitar Rp55.000 per kilogram,” ungkap Teguh.
Kesenjangan harga yang signifikan antara tingkat petani (Rp55.000/kg) dan harga di pasar (Rp75.000/kg) juga mengindikasikan kegagalan pemerintah dalam memangkas rantai pasok dan memberantas “mafia pangan” atau tengkulak. Margin yang begitu besar hanya dinikmati oleh perantara, sementara konsumen dan petani tetap menjadi pihak yang dirugikan.
Bantuan teknis dari pemerintah pusat untuk mengantisipasi iklim ekstrem, seperti pompanisasi atau subsidi teknologi irigasi tetes (drip irrigation), tampaknya belum menyentuh sentra-sentra cabai di pegunungan Banjarnegara dan sekitarnya secara merata.
Beban Inflasi Sepenuhnya di Pundak Rakyat
Siklus kenaikan harga cabai ini terjadi setiap tahun pada periode kemarau (Juli–Oktober). Fakta bahwa pemerintah terus-menerus “kaget” dan hanya bertindak sebagai pengamat cuaca menunjukkan lemahnya cetak biru (blueprint) stabilitas harga pangan nasional.
Jika strategi pemerintah hanya berputar pada inspeksi pasar (sidak), operasi pasar murah yang tidak merata, dan sekadar mengimbau warga agar menanam cabai di pot pekarangan rumah, maka target ketahanan pangan yang dicanangkan pemerintah bisa dipastikan sekadar jargon politik.
Kini, di tengah pelemahan daya beli, masyarakat hanya bisa pasrah menanggung beban inflasi sembari menunggu “keajaiban alam” berupa panen di bulan November, tanpa bisa mengandalkan perlindungan dari negaranya sendiri.